| Judul | Publikasi | Bidang | Ditujukan | Revisi |
| Negara Tanpa Wakil | 13 April 15 | Politik | Rakyat/Legislatif/Eksekutif/Parpol/Pakar | Satu (16-03-15) |
Merindukan Negara Tanpa Wakil: Referendum Kelokalan Sebagai Pemikiran
Kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh anggota dewan sudah sampai tingkat sangat memuakkan. Sudah keterlaluan mempermainkan nasib rakyat. Setiap kali membaca berita terkait isinya semua tentang pembodohan pengetahuan. Tidak habis pikir, begitu banyak orang hebat di negeri ini kok rakyat diwakili dengan kualitas seburuk itu?
Sangat disayangkan, potensi bangsa yang begitu besar hilang percuma hanya untuk mengurusi tingkah laku ora mutu. Belum pernah ada berita tentang dewan kita yang terhormat yang membuat hati senang, yang ada hati jadi marah dan benci. Kita tentu tahu suatu perilaku yang tidak berkenan yang dilakukan terus-menerus tanpa melihat ada harapan perubahan akan menimbulkan kebencian; kebencian yang sampai ke ‘tulang rusuk’.
Dari hati terdalam, terus terang sejak dulu sangat mendambakan “Negara Tanpa Wakil”. Baru saja Mbak Sum yang bekerja di rumahku ikut komentar kerinduanku ini, “Wah, senenge, Bu. Aman negara ga ada mereka!” Dengan ketiadahadiranku pada setiap pemilihan anggota DPR/DPRD adalah jawabannya. Karena mereka merasa sangat terhormat maka menurutku rakyatlah yang belum pantas diwakili mereka karena rakyat mempunyai kepentingan; kepentingan rakyat adalah kepentingan bangsa. Bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan rakyat sementara masih dalam taraf cari makan dan membela kelompoknya?
Eulogi Untuk Dewan Terhormat
Aku bukan pakar bukan pengamat dan tidak ada urusan politik. Kpentinganku satu-satunya hanya ingin melihat bangsa ini maju dan rakyat sejahtera sesuai cita-cita perjuanganku membangun perimbangan, maka tulisan ini hadir. Aku hanya suara rakyat yang sudah sangat capek dengan situasi bangsa saat ini dan ingin ada perubahan sesegera mungkin, maka tulisan kusajikan seperti “Eulogi Patah Hati; Menganggap seolah-olah mereka tidak pernah ada sehingga kebencian yang membunuh kreativitas bangsa segera bisa sembuh. Energi bangsa bisa bangkit!
Eulogi tidak mengandung harapan agar suatu hari anak bangsa mempunyai kebanggaan diwakili mereka karena harapan itu belum ada. Mungkin butuh beberapa generasi lagi namun aku tidak berani mengatakan kelak negara ini memiliki parlemen yang menaungi rakyat karena hati sudah sampai level patah.
|
Eulogi Patah Hati: Ketakberdayaan Menganggap mereka seolah tidak pernah ada tetapi mereka nyata ada bahkan bercokol kuat |
Tanda Alam
Analisaku gelombang yang menghendaki DPR/DPRD dibubarkan semakin besar. Besar sekali! Aku harap ada pihak independen yang segera melakukan jajak pendapat dan para pakar mulai memikirkan wacana “Negara Tanpa Wakil”. Alam sudah memberi tanda dan sangat mungkin memakai KMP sebagai alat. Karena sejak KMP menguasai parlemen gelombang itu bagaikan samudera bukan lagi lautan. Perkiraanku tak terbendungkan, hanya tinggal menunggu waktu saja.
Parlemen tanpa KMP sejak dahulu memang sudah terkenal dengan mutunya yang rendah kalau tidak mau dikatakan bobrok. Jadi sangat relevan sekali, mereka ada atau tiada sama saja. Rakyat sangat dipastikan memilih lebih baik tiada karena lebih banyak positipnya untuk bangsa. Aku rasa siapapun yang ingin melihat Indonesia lebih baik dipastikan akan mendukung #IndonesiaLebihBaikTanpaDPRDPRD.
Kerinduanku ini rasanya sudah begitu menggebu-gebu dan tidak sabar lagi menanti hari bersejarah itu ditorehkan dalam kanvas perjalanan berbangsa dan bernegara.
Wajah Parlemen Di Mata Rakyat
| Prinsip Non Administrasi | Administrasi |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belajar Dari Masa Lalu
Proses pemilihan anggota dewan sejak 9x pemilu boleh dikata sama saja hasilnya karena sistem Pemilu yang masih bertopang kepada parpol sepenuhnya. Harusnya dan sewajarnya kalau menyalahkan kualitas dewan maka pihak Parpol yang pertama kali harus disalahkan. Parpol pihak pertama yang paling bertanggung jawab terhadap perbuatan kader-kadernya. Tidak cukup dengan pemecatan harus ada UU yang memberi peringatan dan sanksi kepada Parpol juga.
Beberapa Kelemahan:
Sistem Pemilu
- Sistem pemilihan anggota, banyak pihak mulai menyalahkan sistem proporsional terbuka. Walau itu ada benarnya, aku lebih melihat mau terbuka dan tertutup atau gabungan dari keduanya sama saja selama negara ini dikuasai parpol yang tujuan dan kepentingannya tidak mungkin ‘murni’ untuk bangsa. Bagi parpol untuk lepas dari kepentingan tersembunyi mereka sangat sulit karena sangat mahfum mendirikan parpol butuh dana besar bukan?
- Sosialisasi, dari dulu rakyat tidak pernah mengenal dengan baik wakil yang dipilih. Yang dipilih bukan wakil yang dikehendaki rakyat tetapi wakil yang dikehendaki parpol. Ini dua hal yang sangat subtansif perbedaannya.
- Politik uang tidak akan pernah berakhir selama calon anggota mengatasnamakan wakil parpol karena tadi kepentingan parpol sendiri tidak pernah bisa murni.
Partai Politik
- Katanya partai siap kalah, yang kutahu partai butuh menang sehingga perlu mencari figur dengan elektabilitas tinggi. Elektabilitas tinggi yang dijadikan tolok ukur adalah popularitas.
- Katanya seleksi ketat, seleksi hanya dilakukan pada level DPC dan DPP hanya bertugas mengesahkan. Rasanya tidak make sense kok DPC yang melakukan proses rekrutmen. Jabatan anggota dewan tidak main-main, ini bicara nasib bangsa. Jadi kira-kira yang terjadi seperti tidak ada akar rotan pun jadi asal menang.
- Katanya kurang kompetensi dan integritas, saya kok sangat ragu apakah seorang kader yang mempunyai kompetensi dan integritas akan semakin berkembang di dalam partai? Menurutku kok malah tambah rusak otaknya. Karena secara umum di dalam partai intelektualitas tidak mudah berkembang, banyak pakewuh yang harus diperhatikan. Kalau tidak senang ya keluar.
- Katanya proses seleksi sangat singkat, menurutku sekeras apapun partai melakukan seleksi tetap saja sebuah partai adalah partai politik bukan LSM. LSM saja masih dipakai sebagai tempat ‘cari makan’ apalagi partai?
Stigma Yang Terlanjur Melekat
- Putra terbaik bangsa putra bangsa mempunyai idealisme luhur biasanya malas bergabung dengan partai. Stigma parpol yang sudah terlanjur melekat seperti fungsi dan peran partai tidak sejalan dengan cita-cita idealisme yang sesungguhnya maka dipastikan yang tertarik masuk partai kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan lain selain perjuangan nilai dan cita-cita.
- Kader kurang canggih akan tumbang, orang-orang idealis biasanya kurang canggih ‘manuvernya’ dan cepat menderita capek pikiran dan capek hati karena banyak yang tidak selaras hati nurani. Parpol memang bukan tempat orang-orang yang mempunyai idealisme murni.
Manfaat Negara Tanpa Wakil
Dalam 10-20 tahun ke depan aku belum yakin kualitas anggota dewan akan berubah drastis, perlu beberapa generasi baru akan lahir anggota dewan yang murni berjuang untuk rakyat. Kuyakin, banyak yang sependapat denganku kecuali yang kepentingannya terganggu bahwa “Negara Tanpa Wakil” memberi banyak manfaat untuk rakyat.
Manfaat-manfaat yang bisa diperoleh rakyat, yaitu:
- Rakyat lebih bahagia dan sehat, tujuan negara didirikan selain kesejahteraan rakyat adalah memberi kegembiraan. Antipati terhadap anggota dewan termasuk lembaganya membuat rakyat menderita penyakit sosial budaya. Antipati adalah ekses kemarahan yang tidak mendapat solusi
- Hemat anggaran, jumlahkan dana untuk membiayai lembaga dewan dengan uang negara yang telah dikorupsi lalu dikalikan berapa lama lembaga dan dewan ini ada; begitulah besarnya uang negara yang hilang yang seharusnya sudah bisa membangun ribuan rumah rakyat, memperbaiki jalan dan fasilitas umum lainnya
- Indonesia lebih cepat maju,ini sangat jelas sekali karena banyak masalah lebih cepat selesai tanpa ada intrik-intrik dan kepentingan tersembunyi yang mengaburkan tujuan utama.
- Putra terbaik bangsa yang peduli akan banyak bermunculan, kalau medianya bukan parpol aku yakin sekali akan banyak putra terbaik bangsa berkiprah untuk kemajuan bangsa.
Konsekuensi Negara Tanpa Wakil
Kerinduan negara tanpa wakil memberikan konsekuensi terbesar terhadap eksistensi partai politik. Stigma tentang orang-orang partai dengan orang-orang pemerintahan dan dewan adalah sama di mata rakyat, hal ini harus dipahami selama ini negara dikuasai partai politik. Apa yang terjadi dengan bangsa dan negara ini tidak lepas peran parpol.
Proses demokrasi yang berlangsung saat ini semua digerakkan oleh mesin parpol namun apakah parpol mempunyai kepentingan langsung dengan kesejahteraan rakyat? Kalau jawabannya ya maka akan banyak pihak enggan mendirikan parpol. Karena buktinya banyak yang senang mendirikan partai maka menjadi jelas tujuan partai yang membela rakyat nol besar.
Parpol, untuk sampai pada pemahaman bahwa sebuah partai didirikan untuk melayani rakyat butuh waktu transformasi yang sangat amat panjang sekali dan setelah 9x pemilu baru aku melihat satu dua partai mulai mengarah ke sana. Sementara dalam proses transformasinya, parpol telah mengambil peran terlalu dominan dalam ‘penyelenggaraan negara’ dan rakyat yang menjadi korban.
Katakanlah negara menganut referendum dan setelah beberapa dekade referendum dilaksanakan menurutku adalah waktu yang paling tepat seandainya sistem partai masih akan diberlakukan dan negara hanya terdiri dari dua partai saat itu sudah tidak menjadi kendala lagi karena demokrasi sudah sangat matang pada saat itu.
Hal ini akan menjadi perenungan kita bersama dan nasib rakyat menjadi taruhannya. Di bawah ini lebih ditegaskan lagi konsekuensi negara tanpa wakil, yakni:
- Eksistensi parpol, tidak memerlukan partai politik sebagai langkah ekstrim. Kalau ada menilai akan terjadi transformasi parpol yang pro rakyat lebih cepat dalam 5 tahun ke depan, kok aku tidak melihat ada peluang ke sana
- Penolakan oleh parpol dan dewan, dewan dan parpol yang paling mempunyai kepentingan. Kalau isu ini bisa diangkat sampai ke tingkat nasional maka rakyat harus segera ditanya apakah parpol dibutuhkan? Pertanyaan ini sangat relevan karena nasibnya tergantung parpol juga bukan. Proposal ini menjadi momok sekaligus tantangan bagi kita semua.
Rekonsiliasi Bangsa
Tujuan dari tulisan ini adalah rekonsiliasi bangsa secara besar-besaran. Rekonsiliasi besar-besaran artinya meminta kesadaran pihak-pihak yang menjadi sumber masalah bangsa legowo mundur dari jabatan dengan catatan semua kesalahan akan diputihkan dan uang negara yang telah diambil harus dikembalikan dalam tenggat waktu yang ditentukan, apabila masa pemutihan dosa sudah habis maka sudah tidak ada ampun. Apa mungkin?
Beberapa pemikiran terkait:
- Ada UU untuk melegalkan hal ini namun sebelumnya rakyat perlu ditanya apakah setuju, selama rakyat setuju mengapa tidak?
- Apabila rekonsiliasi besar-besaran tercapai maka menurutku eksistensi parpol mungkin mempunyai peluang untuk tumbuh dengan tunas dan cita-cita yang baru.
- Rekonsiliasi tidak perlu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi demi menjaga nama baik misalnya karena kondisinya sudah sangat berbeda. Apabila rakyat menghendaki pemutihan dosa kukira negara ini bisa segera bangkit dan ini cara paling lokal sebagai bangsa yang pernah kita miliki.
Referendum Kelokalan Sebagai Pertimbangan
Karena rekonsiliasi besar-besaran sangat sulit dicapai maka referendum sebagai pertimbangan. Mengingat sudah terlalu lama bangsa ini tidur. Sudah sangat keterlaluaan membiarkan negara ini tidak efektif menjadi sebuah bangsa dengan sumber daya yang begitu luar biasa.
Model menyalurkan aspirasi yang selama ini dipakai bukan untuk menyelesaikan masalah tetapi menitipkan masalah kepada wakil yang masih menjadi sumber masalah. Referendum adalah jawaban paling ideal menurutku karena referendum akan memuliakan rakyat sebagai pemilik negara yang sesungguhnya. Negara itu hanyalah operator untuk memenuhi keinginan rakyat.
Dalam konteks tulisan ini tidak menjadikan kinerja pemerintah sebagai unsur objek penilaian walau kita tahu kinerja pemerintahan sebelumnya juga tidak cukup memuaskan dan kita berharap banyak dengan pemerintahan baru era Jokowi-Jk.
Tujuan Referendum
Harapan Indonesia lebih maju adalah satu-satunya maksud mengapa sistem referendum perlu dipertimbangkan oleh kita semua. Tujuan yang tidak kalah penting adalah:
- Tata selenggara negara lebih efektif, penyelenggaraan negara menjadi sangat efektif, konsentrasi bisa terfokus tanpa banyak urusan tetek-bengek pengacau, cara melihat masalah langsung pada kebutuhan bukan pada agenda tersembunyi dan energi bangsa terpakai pada unsur-unsur subjek pembangunan yang bisa diukur
- Warisan pengetahuan, kita sudah banyak meninggalkan warisan cara berpikir yang tidak membangun harapan kepada anak cucu tentang banyak hal, seperti fungsi dan tugas wakil rakyat dan parpol yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa, yang kelak perlu usaha ekstra keras mungkin sampai beberapa generasi untuk menghapusnya
- Hak anggaran, rakyat menikmati hak yang telah dibayarnya karena anggaran melulu hanya dipakai untuk kepentingan rakyat. Korupsi walau tetap ada sampai kapan pun namun diyakini akan sangat sangat jauh menurun dibandingkan sekarang kalau sistem referendum dijalankan
- Keamanan negara lebih stabilKetika aspirasi bisa disalurkan dengan benar-benar luber maka rakyat diberi peran tanggung jawab terhadap nasibnya sendiri; nasib bangsanya. Energi bangsa yang tidak efektif akan tersalurkan, analisaku isu terorisme dan sara akan menurun drastis
Unsur-unsur Terpenuhi Untuk Referendum
- Plural, beberapa pembahasan mengatakan tidak cocok negara dengan begitu banyak kepentingan memakai sistem referendum, kalau menurutku justru sebaliknya karena esensi referendum adalah aspirasi tersalurkan bukan tentang hasil referendum lagi! Masalah plural lebih ke isu jumlah penduduk dan kaitannya
- Belum waktunya rakyat diwakili, sejarah sudah membuktikan sudah 9x pemilu peran dewan belum bisa dirasa langsung oleh rakyat malah ada buat gaduh dan korupsi
- Kualitas, wajah, kinerja parlemen, sudah dijelaskan di atas.
Kendala-Kendala
Walau ada harapan besar namun kendala yang akan dihadapi untuk menuju referendum juga tidak kecil karena Indonesia belum ada pengalaman. Hal ini biasa menurutku ketika menjalankan suatu proses yang baru, kalau demi #IndonesialebihMaju kenapa tidak?
Kendala dan hambatan yang perlu dipertimbangkan:
- Jumlah penduduk dan geografis, jumlah penduduk besar dan tersebar merupakan isu besar tetapi juga tantangan. Sistem dan teknologi saat itu adalah andalan ujung tombak pelaksanaan.
- Perlawanan keras, pihak parpol, dewan dan kelompok yang kepentingannya terusik akan melawan keras, solusinya jajak pendapat langsung
- Fungsi dan peran dewan dan parpol, rakyat setuju atau tidak ada parpol, jati diri parpol harus mengalami banyak perubahan yang mendasar karena isu referendum hanya menunggu waktu dan mungkinkah parpol suatu hari berubah menjadi sejenis ormas?
- Metoda, sistem, regulasi, teknis dan strategis, perlu cermat memikirkan ini karena akan terjadi perubahan besar-besaran pada fungsi legislatif yang akan mempengaruhi eksekutif serta eksistensi parpol. Kita tahu ada parpol yang terus berjuang dan berbenah namun masalahnya rakyat sudah capek.
Kunci Sukses Referendum
Referendum harus dilihat bukan semata sebuah acara pesta demokrasi saja tetapi adalah sarana silahturahmi negara dengan rakyatnya yang paling mesra. Referendum akan membuat negara benar-benar hadir pada tingkatan kepentingan rakyat terkecil.
Pemerintah bertugas mensosialisasikan program kebijakan untuk mendapatkan persetujuan rakyat. Misalnya untuk isu BBM, terlepas eksekutif mempunyai hitungan kalau BBM naik bagaimana dan kalau tidak bagaimana.
Beberapa opsi yang bisa ditempuh terkait contoh isu BBM:
-
Opsi 1: Sistem Murni Ekstrim, rakyat hanya diberi opsi untuk menjawab setuju apa tidak setuju kenaikan BBM. Opsi ini sangat riskan apabila pemahaman dan pengetahuan rakyat tentang akibat negatif dan positif kurang maka di sini peran “mitra rakyat” diperlukan.
Opsi 2: Sistem Bertahap, pemerintah bersama “mitra rakyat” sudah merumuskan BBM sebaiknya naik dengan alasan yang bisa diterima. Lalu memberikan opsi persentase dari yang terendah-tertinggi untuk rakyat pilih. Aku yakin, impak kenaikan BBM akan lebih ringan dibandingkan sekarang karena impak sudah dikelola terlebih dahulu dari proses referendum.
Sekali lagi, referendum adalah masalah bagaimana aspirasiku tersalurkan bukan bagaimana kepentinganku bisa terlaksana. Sebenarnya masalah bangsa ini adalah krisis kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara (yudikatif, legistlatif dan eksekutif) dan parpol.
Parameter Sukses Referendum:
Aspek Strategis
Referendum akan menjadi sangat indah apabila mengedepankan tata cara dan budaya bangsa. Begitu banyak ragam warisan nenek moyang tentang tata kelola nagari; tata kelola kepentingan rakyat.
Kalau kita bisa andaikan bahwa 560 anggota dewan yang sekarang bukan dari parpol dan dipilih dari hasil referendum maka kita akan lihat hasil kerja yang nyata ada di hadapan mata. Merekalah Mitra Rakyat yang sesungguhnya. Perlu pemikiran mendalam tentang pembangunan Mitra rakyat.
Aspirasi seharusnya datang dari rakyat. Pemerintah dan Mitra rakyat perlu melakukan inventarisasi masalah dan kemudian mengelompokkan dimana rakyat ingin diberi peran dengan menanyakan langsung kepada rakyat! Jadi rakyat adalah pelaksana sekaligus perumus. Hal ini bisa dilakukan secara bertahap mengingat begitu banyak masalah yang ada.
Aspek Teknis
Teknologi harus mampu menjawab sampai basis kepentingan terkecil yaitu pribadi per pribadi. Saat itu teknologi komunikasi sudah harus menjadi tumpuan. NIP sebagai no bayangan ponsel rakyat untuk mengomunikasikan aspirasinya dengan mudah namun teknologi tanpa sistem yang konprehensif seperti cita-cita besar tanpa tujuan.
Penutup
Selama eksekutif memihak rakyat maka referendum menjadi sangat aman dan nyaman dan dari uraian di atas, mungkin banyak istilah yang dipakai tidak sesuai dengan ilmu ketatanegaraan dan hukum, dalam hal ini tulisan disajikan untuk tidak memenuhi hal itu karena peran tulisan sebagai bahan pemikiran awal dan sharing pribadi.
Bagi siapapun yang berkunjung ke situs Giharu atau menemukan tulisan ini bisa sama-sama ikut memikirkan yang terbaik untuk bangsa. Penulis terbuka untuk mendiskusikan pemikirannya. Selamat berbuat yang terbaik untuk bangsa dan semoga bermanfaat.
Kumpulan kritik saran lain silakan klik tautan.
| No | Kredit | Publikasi | Judul | Bidang | Ditujukan | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 20 April 2015 | Nilai Sebuah Kebebasan | Teknologi & Psikologi Anak | FB, Pelaku Bisnis & Kementerian terkait | - |
| 1 | | 13 April 2015 | Merindukan Negara Tanpa Wakil: Referendum Kelokalan Sebagai Pemikiran | Politik | Rakyat, Pakar, Legislatif, Eksekutif dan Parpol | -Kompasiana -Kaukus |
| 2 | - | Kreativitas Yang Dipaksakan | Ekonomi Kreatif | BEK, Kreator | - | |
| 3 | - | Model Lama | Menulis dan Membaca | Media | - | |
| 4 | - | Pendekatan Gedung | Pemerintahan | Bupati/Pemda | - | |
| 5 | - | Harga Buku | Buku | Penerbit | - | |
| 6 | - | Nilai Kesenian | Budaya | BEK | - | |
| 7 | - | Logika BPS | Data | BPS | - | |
| 8 | - | Transformasi Medsos | Teknologi | Media | - | |
| 9 | - | Koperasi | Keuangan | Pelaku Keuangan | - |
Comments